Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan dasar hukum dan mekanisme pemanfaatan pendapatan layanan yang diperoleh dari aktivitas pemeriksaan dan sertifikasi halal, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara tertib administrasi, efektif, serta mendukung keberlanjutan operasional layanan. Penyusunan SK dilakukan melalui proses pembahasan bersama antara unsur pimpinan, pengelola pusat layanan, serta unit terkait di lingkungan universitas guna memastikan kesesuaian dengan regulasi internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.